LAMSEL, PUBLICJOURNALNEWS.COM – Siswa-siswi di wilayah Desa Tamansari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) perlu bersabar. Pendistribusian makanan bergizi gratis (MBG) dihentikan sementara. Pasalnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disinyalir kehabisan modal produksi. Senin (24/11/2025).
Ironis, disaat program Pemerintah Pusat untuk memberikan pelayanan gizi yang cukup, malah seakan acak kadut. Malah belum sebulan beroperasi SPPG nya mulai ngos-ngosan?.
Wali murid salah satu sekolah dasar di Desa Tamansari tiba-tiba terkejut adanya pengumuman di grup percakapan bahwa pemberian makanan bergizi gratis bagi siswa-siswa dihentikan. Informasinya, SPPG kehabisan modal sehingga tidak bisa produksi.
“Pengumuman beredar di grup Pesan WhatsApp bahwa keterlambatan pencairan anggaran, belum bisa mengirim MBG, belum aja sebulan pengiriman MBG Masa Udah berhenti,” ucapnya.
Isi dari pesan WhatsApp tersebut yakni,
(selamat sore
yth bapak/ibu.
Saya ingin memberitahukan
SPPG kami mengalami keterlambatan pencairan anggaran, dikarenakan pembaharuan sistem, tolong diberi informasi yg lainnya senin kita belum bisa beroperasi seperti biasa.
jika anggaran sudah cair, kami akan koordinasi dengan PIC bpk/ibu sekolah/posyandu.
saya sebagai kepala SPPG meminta maaf yg sebesar besarnya
🙏🏻
hormat saya Adda jochim nusanatra)
Walimurid juga menambahkan, bahwa program MBG dari presiden langsung, namun kenapa habis modal.
“Kenapa pencairannya lambat, dan pengelolaan Dapur MBG Kalau tak banyak modal, bikin kecewa orang tua murid saja, khususnya siswa-siswi berharap dapat MBG,” papar walimurid yang enggan di sebutkan namanya.
Program Asta cita Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto dinilai cukup membantu. Peserta didik mendapatkan asupan gizi dari pemerintah. Selain itu kata dia, anaknya bisa menghemat uang jajan.
“Uang jajannya ditabung terus. Walaupun terkadang MBG di bawa pulang karena tidak habis dimakan,” ujarnya.
Di tempat yang berbeda Saipudin (40) yang nama akrabnya disebut Udin Ardika Selaku Mitra ( milik dapur) dari MBG menyampaikan “bahwa kesalahan proposal invoice dari kepala SPPG kita, bukan dari pemerintah,” ucap Udin Ardika.
Udin juga mengatakan pengiriman sudah 28 kai atau 28 hari.
“Semua sekolahan yang kita offkan bang karena dana belum cair, kalau pengiriman sudah 28 hari, itu sudah 2 invoice,” ucapnya Udin Ardika.
Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan kab. Lampung selatan Darmawan belum ada tanggapan saat awak media mengkonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (*/Red)
