LAMSEL, PUBLICJOURNALNEWS.COM –
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) helat Kunjungan Kerja (Kunker) ke PT. Indokom Samudra Persada, yang berlokasi di Desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, pada Rabu (8/10/2025).
Turun langsung dalam Kunker tersebut, Ketua Komisi II DPRD Lamsel Syaiful Azumar, S.H.M.H., dari partai Golkar, Suhar Pujianto dari PDIP, Suhadirin dari Nasdem, Fitri Purwanti dari Demokrat, Ahmad Al-Akhran,S.S, dari PAN, Perwakilan perusahaan PT. Indokom Samudra Persada penanggung jawab budidaya Lukman Karim, Sekretaris Dinas Perikanan, Desmifitra, Camat Ketapang Rendy Eko Supriyanto, S. STP, Kades Sumbernadi I Ketut Sinda Atmita, serta beberapa staff lainnya.
Perwakilan perusahaan PT. Indokom Samudra Persada Sumbernadi, selaku Penanggung Jawab Budidaya, Lukman Karim mengatakan bahwa pengusaha tambak udang merasa terkena pukulan telak sejak dari awal bulan Juni 2025 ketika ditetapkan pajak ekspor 19 persen oleh Negara adikuasa Amerika Serikat.
“Harapan besar dari kita kepada Komisi II DPRD bisa disampaikan kepada pemerintah pusat. Karena memang masalah harga itu yang menyelesaikan antar negara, dan mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan ini bisa secepatnya dimasukan di agenda DPR pusat.” Paparnya.
Ia menyebut, “kalau sebelum adanya pajak 19 persen, harga masih Rp 49.000 size 100 itupun masih minus tapi minusnya gak banyak, tapi selisih sekarang minus 5000, yang berani juga cuma beberapa kolam saja, tidak seperti siklus kemarin.” Katanya.
Dirinya menjelaskan juga beberapa kendala yang membuat penurunan produktivitas yang hanya sekitar 30 persen dari 80 kolam yang ada di PT. Indokom Samudra Persada Sumbernadi.
“Kendala selain pajak, itu adalah kena kemaren korporat terbesar di Indonesia termasuk salah satunya BMS, itu ekspornya ada kandungan radioaktif otomatis Amerika menolak itu imbasnya, dan juga ada pengecekan dari lab uji kualitas seleksi yang ketat independent, dan itupun harus di verifikasi bagian obat dan makanan Amerika,” papanya.
Penanggung jawab budidaya tambak, yang didirikan dari tahun 2010 oleh Yusman Saleh warga Kedaton tersebut menambahkan, “Tentunya kalau kami sebagai petambak, minta permasalahan seperti penutupan BMS korporat terbesar di Indonesia bisa cepat diselesaikan biar bisa menerima udang lagi, kemudian pajak 19 persen dari Amerika kalau bisa diturunkan lagi, harga pakan diturunkan, support dari berbagai pihak terkait penyakit, mudah-mudahan kalau itu terselesaikan, saya rasa industri tambak ini akan bangkit lagi seperti tahun 1990-2000 lah dan akan lebih baik lagi.” Tandasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Lamsel Syaiful Azumar mengatakan singkat tanggapannya, “Komisi II berharap semoga pemerintah pusat dalam hal pemberian hasil tambak udang untuk tahun kedepannya bisa lebih baik. Dan kendala masalah pajak yang 19 persen bisa diturunkan,” ucapnya.
Sementara, Sekretaris Dinas Perikanan, Desmifitra mengatakan, “kita menyampaikan apa yang disampaikan apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan, bahwa kendalanya masalah perpajakan, penyakit dan adanya radioaktif, operasional meningkat harga menurun, dan akan ditindaklanjuti,” tuturnya.
“Kita perlu mengusulkan, menghimbau, dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, terus ada pengairan. Kalau dari kita cukup dengan pembinaan.” Tandasnya.
Senada, Camat Ketapang Rendy Eko Supriyanto, S. STP, menanggapi adanya keluhan pengusaha tambak tentang adanya regulasi pajak ekspor 19 persen ke Amerika.
“Itu artinya kebijakan yang levelnya Nasional, semoga dari kajian lapangan ini menghasilkan rekomendasi yang bisa menurunkan pajak ekspor, sehingga produksi harga jualnya naik selisihnya bisa untung,” jelasnya.
Ia berharap, “ada regulasi-regulasi yang kedepan para petambak baik perusahaan maupun lokal, akan lebih baik terkait nilai jual,” harap Camat Ketapang.
Disisi lain, Kades Sumbernadi I Ketut Sinda Atmita, menyampaikan karena kurang lebih 60 persen masyarakatnya adalah petambak, dan pentingnya untuk menormalisasi aliran Way Sumbernadi.
“Harapan kami kepada Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memperhatikan terutama di aliran way Sumbernadi yang memang mengalami kemampetan total sehingga sulitnya akses keluar masuk air laut untuk sebagai budidaya udang maupun ikan,” tegas Kades.
Ia berharap kepada Komisi II DPRD Lamsel, “dapat menyampaikan aspirasi kami dengan penuh harapan bila perlu direalisasikan tahun ini atau tahun depan,” katanya dengan penuh harap. (Red)
