LAMSEL, PUBLICJOURNALNEWS.COM –
Setahun Egi-Syaiful menjabat Bupati Lampung Selatan (Lamsel), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung Selatan berunjuk rasa di depan Kantor Bupati setempat, pada Senin (23/2/2026).
Aksi tersebut difokuskan pada penilaian kinerja duet kepala daerah itu selama setahun terakhir. Mahasiswa menilai sejumlah program prioritas yang dijanjikan saat kampanye belum menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Sorotan utama mengarah pada program unggulan Pitu Vista. Massa aksi menilai program tersebut belum menghadirkan perubahan signifikan terhadap pembangunan daerah. Bahkan, mereka menyebut implementasinya terkesan stagnan.
Dan berikut program Pitu Vista Bupati dan Wakil Bupati Egi – Syaiful:
- Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
- Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan aman dan damai.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good government.
- Memajukan dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan.
- Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berkeadilan dan berkelanjutan.
- Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju.
- Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan untuk berperan aktif dalam pergaulan antar daerah, nasional dan internasional.
Koordinator lapangan aksi, Evan, mengatakan gerakan itu lahir dari kekhawatiran para mahasiswa terhadap berbagai persoalan daerah yang dinilai belum mendapatkan jawaban konkret dari pemerintahan setempat. Dalam persiapan aksi, aliansi mahasiswa juga telah menggelar konsolidasi akbar dengan tema ‘Evaluasi 1 Tahun Pitu Vista Bupati Lampung Selatan’ sebagai upaya menyatukan pandangan dan tuntutan mereka.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan tujuh poin tuntutan utama, termasuk dorongan agar pemerintahan berjalan secara inklusif dan transparan, optimalisasi sumber daya manusia melalui penyediaan beasiswa bagi putra daerah hingga jenjang S1, S2, dan S3, serta dorongan agar perusahaan yang beroperasi di Lampung Selatan wajib menyerap tenaga kerja lokal.
Mereka juga menyoroti kebutuhan perbaikan infrastruktur, kepastian hukum bagi tenaga kerja lokal, serta pemberantasan pungutan liar di lingkungan pemerintahan.
Dalam orasinya, Dwi Silviana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Kalianda, menegaskan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara luas oleh masyarakat. “Program di berbagai sektor belum berdampak nyata. Terutama infrastruktur jalan yang kondisinya masih jauh dari harapan,” teriaknya di atas mobil komando.
Senada, Dela Yunita, mahasiswa STAI Yasba Kalianda, menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Menurutnya, kenaikan harga pangan tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat, baik dari sektor pertanian maupun buruh.
“Harga bahan pokok tinggi, sementara hasil panen dan upah buruh belum memadai,” pekiknya.
Tak hanya soal infrastruktur dan harga pangan, mahasiswa juga mengkritik pelayanan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Mereka menilai proses administrasi masih berbelit dan belum mencerminkan tata kelola yang efektif.
Bagi mahasiswa, kondisi tersebut menunjukkan bahwa semangat perubahan yang dibingkai dalam konsep Pitu Vista belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Mereka mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh agar program yang dijanjikan tidak sekadar menjadi slogan politik, melainkan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat Lampung Selatan. (*/Red)
