LAMSEL, PUBLICJOURNALNEWS.COM –
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rimau Kantor Bappeda Lampung Selatan (Lamsel), pada Rabu (11/3/2026).
Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memasuki fase akselerasi pencapaian target pembangunan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar pembangunan dapat berjalan optimal.
“Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan secara optimal,” ujar Jihan.
Pada kesempatan itu, Jihan juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025. Perekonomian Lampung tercatat tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan rata-rata Sumatera sebesar 4,81 persen.
Ia juga mengapresiasi Kabupaten Lampung Selatan yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yakni sebesar 5,71 persen.
Di sektor kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan Provinsi Lampung berhasil turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Meski demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan masih berada pada angka 12,05 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,21 persen dan termasuk empat terendah secara nasional. Adapun TPT di Lampung Selatan berada pada angka 4,67 persen.
Wagub Jihan juga menyoroti keberhasilan Lampung Selatan dalam menekan angka stunting. Prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen, sementara Lampung Selatan berada pada angka 10,4 persen atau lebih rendah dari rata-rata provinsi.
“Berbagai capaian ini menjadi modal penting bagi kita untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada tahun 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp107,8 miliar pada tahun 2026 untuk penanganan jalan provinsi sepanjang 10,9 kilometer di wilayah Lampung Selatan.
Selain itu, penanganan jalan desa juga mendapat dukungan melalui alokasi anggaran sebesar Rp1,29 miliar untuk enam ruas jalan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
“Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses ekonomi masyarakat,” katanya.
Jihan juga menyoroti program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Desaku Maju, yang bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi desa secara produktif dan terintegrasi.
Program tersebut antara lain diwujudkan melalui penyediaan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar untuk 1.500 lokasi, pengadaan 82 unit mesin pengering (dryer) senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi lebih dari 500 warga desa usia produktif dengan anggaran Rp 6 miliar.
Selain itu, penguatan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga terus dilakukan agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Secara spasial, Jihan menjelaskan bahwa pembangunan Provinsi Lampung dibagi dalam tiga koridor strategis. Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam Koridor Wilayah I yang diarahkan menjadi hub ekonomi kreatif, pariwisata, ketahanan pangan, industri berbasis ekonomi, serta riset dan teknologi.
Dalam koridor tersebut, Lampung Selatan memiliki peran penting melalui sejumlah pengembangan strategis, di antaranya pengembangan Kota Baru dan sekitarnya, kawasan industri Katibung dan KAIL, rencana Kawasan Industri Energi Terpadu, pembangunan Jalan Tol Lematang–Panjang, pengembangan Pelabuhan Sebalang, Bakauheni Harbour City, serta kawasan pariwisata pesisir Kalianda.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, Wagub Jihan menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Melalui forum Musrenbang ini, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan yang kita susun hari ini harus menjadi pijakan kuat untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Selatan dan Provinsi Lampung.” Pungkasnya. (*/Red)
