LAMPUNG, PUBLICJOURNALNEWS.COM – Dukungan terhadap langkah restrukturisasi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mengalir dari daerah. Ketua DPC PPP Kabupaten Lampung Selatan, Yandi Efendi, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan penonaktifan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari jabatan strategis di DPP.
Yandi menilai, penataan kepengurusan merupakan bagian penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan memastikan roda partai berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Kami dari DPC PPP Kabupaten Lampung Selatan mendukung langkah penonaktifan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen dari jabatan kepengurusan DPP PPP. Penataan organisasi merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi partai. Setiap pengurus harus memiliki komitmen, tanggung jawab, dan keseriusan dalam menjalankan amanah organisasi sesuai AD/ART partai,” tegas Yandi, Selasa (3/11/2026).
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, mengambil keputusan pemberhentian sekaligus restrukturisasi kepengurusan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2025-2030.
Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 yang digelar secara daring pada Selasa (27/10/2026), sebagai tindak lanjut evaluasi dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar.
Ketua Mahkamah Partai DPP PPP, Erfandi, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan karena persoalan keaktifan pengurus. Sejumlah pengurus DPC dan DPW sebelumnya mengajukan gugatan terkait pelaksanaan tugas keduanya di tingkat pusat.
Setelah dilakukan pemeriksaan, Mahkamah Partai menyatakan keduanya melanggar ketentuan AD/ART partai, meski telah diminta untuk kembali aktif berkantor di DPP dan mengikuti agenda organisasi.
“Betul, Mukernas Makassar memutuskan untuk mengevaluasi kepengurusan yang tidak aktif,” kata Erfandi sebagaimana dikutip JPNN, Rabu (28/10).
Dukungan terhadap langkah DPP juga datang dari daerah lain. Ketua DPW PPP Kepulauan Riau, Muhammad Fadhli, menyebut DPW PPP Kepri mendukung sikap bersama DPW se-Indonesia terkait usulan penonaktifan tersebut sebagai tindak lanjut hasil Mukernas.
Di tengah dinamika internal tersebut, Yandi Efendi berharap penataan di tingkat pusat tidak mengganggu soliditas kader dan aktivitas organisasi di daerah.
“Kejelasan mekanisme pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap AD/ART, serta komunikasi antarpengurus menjadi hal penting agar proses konsolidasi dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dengan dukungan berjenjang dari daerah, PPP kini dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan dinamika internal sekaligus menjaga kesatuan organisasi dari pusat hingga cabang. (*/Red)
